FDK, JADI Sulsel, Bawaslu dan KPU Gowa Bahas Problematika Pemilu

17
Suasana Diskusi Interaktif "Politik Identitas, Hoax dan Politik Uang Pilkada 2020" yang digelar di Lecture Theater (LT) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Alauddin Makassar. Senin (23/12/2019).

Syairmedia.id – Berbagai Problematika Pemilu menjadi bahasan pada Diskusi Interaktif bertajuk “Politik Identitas, Hoax, dan Politik Uang Pilkada 2020″ yang digelar di Lecture Theater (LT) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Alauddin Makassar. Senin (23/12/2019).

Diskusi ini dimoderatori oleh Dosen FDK Jalaluddin B. M.A. Diselenggarakan oleh Laboratorium Komunikasi Politik dan Media (LKPM) FDK bekerja sama Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) Sul-Sel, bertujuan meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk ikut berpartisipasi mengurangi praktik-praktik politik identitas, hoaks, dan politik uang sebagai pelopor perubahan.

Diskusi ini menghadirkan Dekan FDK Dr. Firdaus Muhammad M.A, Presidium JADI Sul-Sel Dr. Sakka Pati S.H., M.H, Ketua KPU Kab. Gowa Muhtar Muis S.S, Anggota Bawaslu Kab. Gowa Yusnaeni, S,Pd., M.Pd, Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Junaedi sebagai pembicara.

Pada penjelasannya, Dr. Sakka Pati mengatakan, mahasiswa menjadi sasaran utama penyebar berita hoaks dan praktik politik identitas serta politik uang.

“Karena apa, persoalan ekonomi. Kedua, mahasiswa ini menjadikan mata pencarian juga,” ujarnya.

Berdasarkan data, terdapat sekitar 800.000 akun penyebar hoaks dengan tujuan memecah belah, memanipulasi kegiatan-kegiatan politik, serta menyebarkan ujaran kebencian.

Dalam praktik politik uang, Ia mengungkapkan, saat pelaksanaan Pemilu daerah Makassar 2019, satu suara pemilih dapat dihargai sebesar 200.000 hingga 1.500.000 rupiah.

Sementara itu, Yusnaeni menjelaskan, regulasi UU Pilkada mengenai ketentuan sanksi administrasi, kandidat dapat didiskualifikasi apabila melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif berkaitan dengan politik uang.

“Politik uang pembuktiannya tidak mudah, terdapat banyak faktor, dari segi regulasi, kultur masyarakat, kemudian dari sisi penegak hukumnya itu sendiri,” tambahnya.

Di sisi lain, Muhtar Muis, S.S. menjelaskan, untuk meminimalisir praktik buruk politik yang telah membudaya, masyarakat perlu diberikan edukasi melalui forum-forum diskusi serta butuh kesadaran dan dukungan dari masyarakat.

Sementara itu, Junaedi, berharap mahasiswa mampu menolak dan membantu mengampanyekan penolakan politik uang kepada masyarakat.

Reporter: Riza

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here