Opini: Fenomena Partai Politik Kubu-Kubuan

76
Gambar: Haeruddin,  M. Pd (Dosen Sosiologi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar)

Syiarmedia.id, Makassar – Akhir-akhir ini telah ramai diperbincangkan terkait dengan kudeta partai Demokrat melalui proses kongres luar biasa versi KLB Deli Serdang Sumatra Utara yang mengukuhkan Moeldoko sekaligus pejabat Negara Kepala Staf Presiden (KSP) sebagai ketua umum yang terpilih secara aklamasi. Partai politik melakukan kongres ataupun musyawarah besar adalah hal wajar dalam sebuah organisasi (partai politik). Namun, yang unik dalam KLB partai Demokrat di Deli Serdang Sumatra Utara yakni adanya keterlibatan pihak eksternal (bukan kader). Sehingga, hal ini dianggap di luar kewajaran.

Fenomena ini melahirkan ragam tafsir bahwa demokrasi di republik kita sedang bersoal. Demokrasi merupakan jalan menuju perubahan yang lebih baik. Namun, persoalannya apakah perilaku kita sudah demokratis? Apakah kita sudah menerima dan menghargai segala perbedaan yang ada? Apakah kita sudah menempatkan pada posisi yang tepat hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Jawabannya kembali pada diri masing-masing.

Demokrasi merupakan produk dari pejuang yang menginginkan sebuah perubahan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi dan perubahan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Demokrasi menghasilkan perubahan dan perubahan itu sendiri merupakan hal yang mutlak karena hidup ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri.

BACA JUGA :  Opini: Ketika Potensi Generasi Berada Dalam Genggaman Korporasi

Demokrasi lahir karena sebuah gerakan sosial yang menghendaki adanya sebuah perubahan dalam hal kebebasan berserikat dan berkumpul menyatakan pendapat. Kemudian, kebebasan ini dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, jejaring yang kuat, modal sosial, dan dukungan finansial untuk mendirikan sebuah partai politik yang menjadi kendaraan untuk mencapai kekuasaan atau jabatan politik.

Partai politik diibaratkan sebuah kereta api, gerbong berperan sebagai wadah para pencari kekuasaan, rel berperan sebagai jalur atau arah perpolitikan dan masinis berperann sebagai pengendali partai yang menentukan  arah perpolitikan.

Jika masinisnya mampu mengendalikan arah dan laju supaya gerbongnya tetap berada di atas rel berdasarkan tujuan para penumpangnya maka, tidak akan menimbulkan kepanikan, kecemasan bahkan ketakutan. Sebaliknya jika masinisnya ugal-ugalan, maka akan mengundang gerakan sosial secara spontan untuk mengevaluasi masinisnya demi keselamatan bersama para penumpangnya.

Seorang pemimpin dalam mengelolah sebuah organisasi tidak cukup bermodalkan kecerdasan intelektual semata tetapi, sekurang-kurangnya harus dibarengi dengan kecerdasan emosional yang mampu merangkul dan memberikan rasa keadilan kepada anggota-anggotanya. Kepiawaian seorang pemimpin dalam mengolah sebuah organisasi harus berasaskan pada peraturan organisasi itu sendiri tanpa disusupi  kepentingan pribadi semata melainkan untuk semua yang terlibat dalam organisasi tersebut, itulah demokrasi.

BACA JUGA :  Opini: Ketika Potensi Generasi Berada Dalam Genggaman Korporasi

Sebuah partai politik yang dipimpin oleh orang yang memiliki integritas, berwibawa, demokratis dan bermoral maka, para pengikutnya akan tunduk dan satu komando terhadap perintah pimpinan. Sebaliknya jika pemimpin partai tidak demokratis dan cenderung korup maka akan melahirkan turbolensi dalam tubuh partai yang mengundang gerakan kolektif mengganti pimpinanannya.

Muh Rian dalam bukunya berjudul Politik Quen mengatakan bahwa politik itu tidak kotor, tetapi yang kotor adalah aktornya (orangnya). Sehingga ketika terjadi konflik atau kekacauan di internal partai, maka sudah dipastikan bukan partainya yang bermasalah. Melainkan, para pengelolanya yang saling sikut menyikut dan pada akhirnya terjadi perpecahan yang berujung pada lahirnya kubu-kubuan.

Dalam teori sistem gerakan sosial tak akan muncul kecuali karena adanya konflik, kekacauan, patologi dan disorganisasi sosial. Mobilisasi aktor muncul dari bawah ketika volume keluhan, ketidakpuasan dan kekecewaan anggota yang melampaui ambang batas, pada akhirnya melakukan gerakan terstruktur untuk melahirkan pemimpin baru dalam organisasinya. Gerakan sosial dipandang sebagai tindakan kolektif yang memiliki tujuan, direkrut, dimobilisasi dan dikendalikan oleh pemimpin dan ideologi (pemrakarsa persekongkolan, pemrakarsa gerakan dan sebagainya) dalam upaya untuk mencapai tujuan.

Dalam kosep sosiologi terciptanya keseimbangan atau kegoncangan, consensus atau pertikaian, kerjasama atau konflik, damai atau perang semua ini menandakan bahwa kehidupan ini sangat kompleks. Keseimbangan dan kegoncangan senantiasa mewarnai kehidupan dalam berorganisasi sehingga dibutuhkan sikap kedewasaan dalam menyikapi segala bentuk perbedaan dan kepentingan.

BACA JUGA :  Opini: Ketika Potensi Generasi Berada Dalam Genggaman Korporasi

Kehidupan adalah gerakan dan perubahan sehingga jika keduanya tidak ada maka tidak ada lagi kehidupan melainkan ketiadaan atau kematian. Gerakan merupakan rentetan anak tangga yang harus dilewati satu persatu untuk menuju kepada perubahan. Semakin massif dan terorganisir gerakan itu dilakukan, maka semakin mempercepat perubahan sebaliknya gerakan yang tidak terorganisir akan memperlambat perubahan itu sendiri.

Gerakan yang diambil antara kubu Moeldoko dan AHY merupakan dua gerakan yang massif. Moeldoko berjuang untuk mendapatkan legalitas dari pemerintah (Kemenkumham) sementara AHY mempertahankan legalitasnya yang telah diperolehnya lebih dulu. Terlepas siapa yang akan keluar jadi pemenang, bolanya ada pada penguasa pemilik stempel yang hanya bisa digugurkan di meja pengadilan.

Pada akhirnya menang atau kalah perubahan akan tetap terjadi karena, perubahan merupakan sesuatu yang pasti, siap atau tidak siap, setuju atau tidak setuju, perubahan akan terjadi dan selalu ada dalam segala aspek kehidupan manusia.

Penulis : Haeruddin,  M. Pd (Dosen Sosiologi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar)